Tolak Kenaikan BBM, PKS Surati Presiden
Tolak Kenaikan BBM, PKS Surati Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan, partainya menolak kenaikan harga BBM. Anis mengatakan, PKS secara resmi telah mengirimkan surat ke Presiden SBY terkait penolakan itu.
"Kami sudah kirim ke presiden suratnya," ujar Anis di Gedung DPR, Rabu (21/3).
Menurut Anis surat penolakan itu sudah dikirim tiga hari yang lalu. Selain penolakan, surat juga berisi beberapa alternatif dari PKS untuk mengurangi beban subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Anis menjelaskan, reformasi pengelolaan sektor fiskal bisa dilakukan dengan optimalisasi penerimaan negara dan memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral agar bisa menjadi cadangan energi.
"Paket kebijakan energi harus diperbaiki dan yang dilakukan pemerintah selama tujuh tahun tidak dilakukan pemerintah SBY," ujar Anis.
Menurut PKS untuk saat ini belum ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Meskipun PKS tidak bisa memaksa pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, menurut Anis, yang terpenting PKS telah menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah.
"Yang penting kami mengajukan, mau diterima atau ditolak terserah," ujarnya. [IK/Tmp/bsb]
"Kami sudah kirim ke presiden suratnya," ujar Anis di Gedung DPR, Rabu (21/3).
Menurut Anis surat penolakan itu sudah dikirim tiga hari yang lalu. Selain penolakan, surat juga berisi beberapa alternatif dari PKS untuk mengurangi beban subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Anis menjelaskan, reformasi pengelolaan sektor fiskal bisa dilakukan dengan optimalisasi penerimaan negara dan memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral agar bisa menjadi cadangan energi.
"Paket kebijakan energi harus diperbaiki dan yang dilakukan pemerintah selama tujuh tahun tidak dilakukan pemerintah SBY," ujar Anis.
Menurut PKS untuk saat ini belum ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Meskipun PKS tidak bisa memaksa pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, menurut Anis, yang terpenting PKS telah menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah.
"Yang penting kami mengajukan, mau diterima atau ditolak terserah," ujarnya. [IK/Tmp/bsb]
